Operasi rumah sakit tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat membawa konsekuensi serius, baik dari segi hukum maupun administratif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan yang mengatur kewajiban ini untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang digunakan sebagai rumah sakit aman dan layak. Berikut adalah beberapa dampak hukum dan sanksi yang dapat diterima:

1. Pelanggaran terhadap UU Bangunan Gedung

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional harus memiliki SLF. Jika tidak, rumah sakit dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1), yang mengatur bahwa penggunaan bangunan tanpa SLF dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:

• Peringatan tertulis
• Penghentian sementara aktivitas bangunan
• Pembongkaran bangunan.

Baca Juga : Regulasi dan Standar SLF Untuk Rumah Sakit

2. Sanksi Administratif dan Denda

Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002, pengelola rumah sakit yang tidak memiliki SLF dapat dikenakan denda administratif. Besaran denda ini ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

3. Risiko Penutupan Operasional

Tanpa SLF, izin operasional rumah sakit dapat dicabut oleh pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mensyaratkan bahwa fasilitas kesehatan harus memenuhi standar bangunan dan keselamatan.

4. Tuntutan Hukum dari Pihak Ketiga

Jika terjadi insiden atau kecelakaan di rumah sakit yang tidak memiliki SLF, pengelola dapat menghadapi tuntutan hukum dari pasien, keluarga pasien, atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini dapat memperburuk reputasi rumah sakit dan menimbulkan kerugian finansial.

5. Potensi Masalah Asuransi

Rumah sakit tanpa SLF mungkin kesulitan mendapatkan klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau insiden. Hal ini karena sebagian besar perusahaan asuransi mensyaratkan kepemilikan SLF sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar keselamatan.

Regulasi Terkait yang Harus Dipatuhi

Beberapa regulasi yang mengatur kewajiban kepemilikan SLF bagi rumah sakit meliputi:

• UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
• PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung
• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• Peraturan Menteri Kesehatan terkait standar teknis rumah sakit.

Hindari Konsekuensi Hukum dengan Bantuan BMG Consulting Group

Menghindari risiko hukum dan administratif akibat tidak memiliki SLF adalah langkah penting bagi setiap pengelola rumah sakit. BMG Consulting Group siap membantu Anda dalam pengurusan SLF dengan cepat dan profesional. Dengan pengalaman luas di bidang ini, kami akan memastikan semua regulasi dan standar teknis terpenuhi.

Hubungi kami sekarang untuk layanan konsultasi SLF terbaik!

Keunggulan Kami

• Pengalaman lebih dari 10 tahun dalam konsultasi perizinan bangunan
• Didukung tenaga ahli profesional dan berpengalaman
• Perusahaan resmi berbadan hukum
• Layanan konsultasi awal GRATIS

Layanan Lengkap Kami

• Pengurusan PBG (pengganti IMB)
• Sertifikasi SLF
• Dokumen pendukung seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL
• Analisis dampak lalu lintas
• Pengurusan izin utilitas (SLO Listrik, Damkar, PDAM)

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi GRATIS!
081802265000

Proses cepat, profesional, dan terpercaya untuk kebutuhan perizinan bangunan Anda.
#KonsultanPBGSLFJakarta #KonsultanPBGSLFBekasi #KonsultanPBGSLFKarawang #KonsultanPBGSLFCikarang #KonsultanPBGSLFTangerang #KonsultanPBGSLFSerang #KonsultanPBGSLFBogor #KonsultanPBGSLFBanten